Bukittinggi,
winsbnews- Saat ini masyarakat di Kota Bukittinggi dihadapkan dengan
persoalan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg, keluhan ini terasa
pada masyarakat ekonomi bawah termasuk pelaku UMKM bidang kuliner yang setiap
hari mempergunakan gas elpiji 3 kg.
Andre Rosiade anggota DPR RI Komisi VI, menyerap aspirasi
masyarakat terhadap kelangkaan gas elpiji 3 Kg berbagai titik di Sumatera
Barat, maka dari itu kami di Kota Bukittinggi yang didampingi Wali Kota dan
dirut Pertamina Patra Jaya wilayah Sumatera Barat, melakukan operasi pasar
terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg. Saat ini kami sedang operasi pasar di
Kelurahan Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi,
Jumat (16/6/2023).
Ditegaskannya, Kota Bukittinggi saja yang biasanya normal 2900
tabung gas ditingkatkan sebanyak 5600 tabung gas, itupun masih ada kelangkaan.
Saya minta kepada Wali Kota dan Pertamina mendalami hal ini dan juga
berkoordinasi dengan Kapolresta Bukittinggi. Intinya, akar permasalahan harus
kita cari, tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menjelaskan,
Kota ini sebenarnya dinikmati bukan warga kota saja, namun berdekatan dengan
Kota/Kabupaten tetangga, bukan saja pelaku usaha kota ini juga sebaliknya
(lintas perdagangan) semuanya belanja disini. Dan juga ditemukan beberapa
kecurangan di lapangan, beberapa hari lalu kita sudah berkoordinasi dengan
Kapolresta Bukittinggi. Gas elpiji 12 Kg dijual di bawah harga eceran normal
pangkalan, itu bisa terjadi tindakan konsumtif dari tabung subsidi ke non
subsidi, kata Erman.
Sedangkan Dedi Pratama Sofyan selaku Sales Brand Manager rayon
lll Sumatera Barat, mengatakan, hal ini kita lakukan sebenarnya untuk
menurunkan isu-isu di tengah masyarakat tentang kelangkaan gas elpiji beberapa
minggu ini di Kota Bukittinggi. Secara serentak hari ini kita lakukan di 24
Kelurahan yang ada di Kota ini yakni di pangkalan-pangkalan, bagi masyarakat
yang ingin membeli, hanya membawa KTP/KK dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
sebesar Rp17.000,- ucapnya.
Di tempat terpisah, Nofrizal Usra Anggota DPRD Kota Bukittinggi
Komisi II, mengatakan pihaknya minta pemangku kepentingan yang memiliki
tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berkaitan dengan keberadaan gas elpiji yang
dibutuhkan masyarakat menindaklanjuti kendala atau kesulitan warga masyarakat
di lapangan.
Nofrizal Usra minta, jika ada operasi pasar untuk
menindaklanjuti kesulitan masyarakat mendapatkan gas elpiji 3
kg, maka pemangku kepentingan harus menyikapi kelanjutan
penanganan permasalahan itu. Dan juga Nofrizal Usra tidak ingin penjualan dan
distribusi gas elpiji 3 kg yang bersubsidi itu disalahgunakan hingga
menimbulkan penyimpangan dari aturan yang diberlakukan. Fokus keamanan dan pemasarannya
menjadi acuan untuk menindaklanjuti persoalan gas elpiji 3 kg tersebut.
Suara masyarakat umum tentang keberadaan gas elpiji 3 kg, ini menjadi perhatian serius Pemerintah, walaupun kebijakan terkadang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga DPRD Kota Bukittinggi melakukan upaya dialog bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, supaya persoalan gas elpiji 3 kg ini tidak berlarut-larut. Dalam hal ini peranan DPRD menyuarakan dan menghimbau untuk pelaksana kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang ada. Apa yang bisa kita himbau, maka itu yang kita himbau, pungkas Nofrizal Usra.
Dewi salah seorang warga masyarakat ekonomi lemah pengguna gas elpiji 3 kg mempertanyakan, kenapa terjadi perbedaan harga yang sangat jauh dari Harga Eceran Tertinggi di pangkalan atau agen gas elpiji. Padahal harga gas elpiji 3 kg di pangkalan sebesar Rp17.000 tapi diluar pangkalan harganya pun bervariasi sampai harga Rp40.000.-, ungkapan Dewi ini menjadi perhatian Nofrizal Usra. (Iwin SB)
